PA 212 Tuntut Pemerintah Setop Proyek Ibu Kota Baru

PA 212 mengeluarkan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah sekaligus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah wabah virus corona. Tuntutan itu antara lain soal pembebasan iuran BPJS Kesehatan hingga menghentikan proyek pembangunan ibu kota baru.

Tuntutan yang pertama dialamatkan kepada pemerintah dan DPR adalah menghentikan pembangunan dan perencanaan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Slamet Maarif -Ketua Umum PA 212- dalam maklumat resminya mengatakan, “Sepatutnya fokus pada penanggulangan dan anggaran biaya pembangunan (ibu kota baru) dialihkan untuk penanggulangan Covid-19”

Kemudian selanjutnya, PA 212 juga menuntut pemerintah sekaligus DPR untuk membebaskan pembayaran BPJS Kesehatan bagi masyarakat, terhitung mulai April sampai dengan Agustus 2020 di tengah pandemi virus corona. Slamet mengklaim, bahwa tuntutan dari pihaknya adalah sudah sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi yakni melindungi segenap bangsa Indonesia.

Selain sudah sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. UU tersebut, menurut Slamet, adalah mengharuskan pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi masyarakat.

Hal lain yang juga dituntut oleh PA 212 adalah menuntut penghentian pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah wabah corona. Ketua Umum PA 212 itu berpendapat bahwa RUU tersebut hanya akan menguntungkan segelintir elite ketimbang masyarakat luas.

PA 212 secara khusus juga menuntut pemerintah tentang percepatan pelaksanaan rapid tes bagi masyarakat di tengah pandemi wabah penyakit virus corona.

Sebelumnya, pada hari Senin (6/4/2020) kemarin, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi mengatakan, bahwa perihal fokus pekerjaan pada penanganan Covid-19 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Dalam penjelasannya, Jordi menuturkan, bahwa penggunaan APBN sudah diatur dengan baik oleh Sri Mulyani untuk difokuskan pada penanganan Covid-19. Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, termasuk ibu kota negara baru (IKN) bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali.

Jordi menambahkan bahwa pekerjaan terkait ibu kota baru yang dilakukan saat ini hanya sebatas menjaga komunikasi dengan calon investor. Ia juga menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran untuk saat ini. Pernyataan Jordi itu dilontarkan menanggapi anggapan pemerintah yang tidak bersungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran di tengah pandemi virus corona ini.