Finansial

Pemerintah Akan Kembali Terbitkan Surat Utang SBN Rp 697,3 T

Dalam konferensi video di hari Jumat (8/5/2020) kemarin, Sri Mulyani Indrawati -Menteri Keuangan- mengatakan, “Ini yang akan kami penuhi melalui lelang di pasar domestik, di SBN ritel, private placement dan penerbitan SBN valas”.

Keterangan ini adalah membahas mengenai surat utang berupa surat berharga negara (SBN) yang perlu diterbitkan sepanjang bulan Mei hingga Desember 2020 sebesar Rp 697,3 triliun.

Mantan direktur pelaksana bank dunia itu menjelaskan, kebutuhan pembiayaan utang bruto Indonesia pada tahun ini mencapai Rp 1.439,8 triliun. Angka ini adalah akumulasi dari sejumlah kebutuhan pembiayaan, antara lain pembiayaan defisit Rp 852,9 triliun, pembiayaan investasi net Rp 153 triliun, serta utang jatuh tempo sebesar Rp 433,4 triliun.

Sumber pembiayaan utang itu akan berasal dari penarikan pinjaman Rp 105,5 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp 1.334 triliun. Jumlah SBN yang perlu diterbitkan itu dikurangi dengan realisasi sampai dengan 30 April 2020 sebesar Rp 376 triliun, program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun, dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan senilai Rp 110,2 triliun.

Sri Mulyani menambahkan, “Ini termasuk di dalamnya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional yang sudah diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 dan juga ada di dalam Pepres nomor 54 Tahun 2020”.

Sehingga menyisakan besar penerbitan SBN dari bulan Mei hingga Desember 2020 menjadi Rp 697,3 triliun. Dengan jumlah nominal tersebut, pemerintah memperkirakan rata-rata lelang SBN (baik surat utang negara, maupun surat berharga syariah negara) untuk periode bulan Mei hingga Desember 2020 adalah Rp 33-45 triliun per dua pekan.

Pemerintah Akan Kembali Terbitkan Surat Utang SBN Rp 697,3 T

Pemerintah Akan Kembali Terbitkan Surat Utang SBN Rp 697,3 T

Ia menjelaskan, “Di mana SUN akan berkisar antara Rp 24-30 triliun dan SBSN akan berkisar antara Rp 11-15 triliun, dan di sini sudah ada MoU antara Kemenkeu dengan BI di dalam rangka partisipasi BI di pasar perdana”.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani memproyeksikan total belanja pemerintah dalam setahun membengkak menjadi Rp 2.613,8 triliun untuk penanganan virus corona. Angka ini naik drastis dari proyeksi awal Rp 2.540,4 triliun.

Besarnya belanja pemerintah ini disumbangkan dari defisit APBN yang naik 5,07 persen sebesar Rp 853 triliun. Bengkaknya proyeksi anggaran belanja ini berbanding terbalik dengan penerimaan negara yang diproyeksi merosot menjadi Rp 1.760 triliun dari yang sebelumnya Rp 2.233,2 triliun.

Penurunan ini terjadi karena ada pelambatan aktivitas ekonomi, penurunan harga minyak dan komoditas, serta insentif perpajakan yang diberikan untuk dunia usaha. Seperti PPh 21, 22, dan 25 serta percepatan restitusi ekonomi.

Untuk menangani virus corona, pemerintah telah menganggarkan Rp 405,1 triliun. Dengan rincian yaitu Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk social safety net, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, dan Rp 150 triliun untuk alokasi pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Lita Alisyahbana
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top