Pengusaha Belum Mau Serap Lulusan Prakerja Jokowi

Shinta Kamdani -Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)- menyatakan bahwa belum mampu untuk menyerap orang-orang yang telah menyelesaikan sertifikasi peningkatan keterampilan melalui program pelatihan online Kartu Prakerja.

Pada Sabtu (2/5/2020) kemarin ia mengatakan, “Belum (diskusi). Kebanyakan asosiasi coba bergerak supaya ada kebutuhan tertentu yang disiapkan. Untuk menyerap kami belum bisa tahu karena industri sedang survival mode”.

Ia juga menambahkan bahwa Apindo memang pernah dimintai pendapat oleh pemerintah mengenai standar yang dibutuhkan industri demi menyerap tenaga kerja yang mengikuti program Kartu Prakerja.

Selain itu, Shinta juga sempat melihat sejumlah opsi pelatihan aneh. Tetapi, ia menganggap bahwa pilihan tersebut diberikan agar seluruh kebutuhan pasar dapat terpenuhi.

Dari pengalamannya di dunia bisnis dan usaha, Shinta menyarankan kepada pemerintah untuk mengarahkan pelatihan ke permintaan yang akan banyak dibutuhkan, seperti informasi, teknologi dan komunikasi (ICT).

Komentar lain juga datang dari Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Antonius J Supit yang mengatakan, bahwa pelatihan secara online tidak dapat disamakan dengan vokasi yang dihilangkan sementara dalam program Kartu Prakerja selama pandemi virus corona.

Atas dasar itu, Antonius menilai bahwa tidak cocok jika pelatihan daring diberikan saat ini. Menurutnya, saat ini para pendaftar Kartu Prakerja hanya melihat pelatihan yang ada sebagai “formalitas” demi mendapatkan insentif Rp 600 ribu per bulan.

Ia juga merasa belum bisa untuk berkomentar banyak jika standar yang ada saat ini dapat menjadi titik jual para peserta. Antonius mengaku memilih menerima kembali karyawannya yang dirumahkan dibanding mereka yang telah mendapat pelatihan Kartu Prakerja.

Antonius menambahkan, “Saya belum lihat (jenis-jenis pelatihan), orang masih pusing saya mikirin bisnis sendiri yang lagi susah kok”

Shinta juga mengatakan bahwa saat itu belum ada wabah virus corona. Program pelatihan pun rencananya dilakukan baik online maupun secara vokasi. Saat ini konteksnya telah berubah karena pelatihan dilakukan secara daring di tengah pandemi virus corona.

Menurutnya, kebanyakan yang menerima manfaat merupakan mereka yang mengincar bantuan tunai Rp 600 ribu per bulan sehingga pelatihan tidak lagi menjadi fokus yang utama.