Finansial

Ramai-Ramai Mengkritik Kartu Pra Kerja

Ada banyak pihak yang ramai-ramai mengkritik bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk program Kartu Pra Kerja, adalah sesuatu yang tidak efisien dan hanya akan berisiko menjadi pemborosan anggaran.

Karena pasalnya adalah, anggaran dana bantuan sebesar Rp 5,6 triliun tersebut yang diberikan untuk 5,6 juta peserta akan mengalir ke kantong-kantong lembaga pelatihan. Lembaga-lembaga ini mayoritas adalah startup yang bekerja sama dengan pemerintah yang juga sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online tersebut.

Rencana awal untuk program ini pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 10 triliun, seiring waktu kemudian jumlah anggaran ini meningkat dua kali lipat menjadi Rp 20 triliun. Penambahan jumlah tersebut karena program Kartu Pra Kerja kini berubah haluan dari jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial untuk pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona.

Dari total jumlah dana senilai Rp 20 triliun tersebut, digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat dengan masing-masing nominal Rp 3,55 juta untuk 5,5 juta peserta yang mendaftar di website prakerja.go.id, dan dipilih secara acak sesuai sistem Kartu Pra Kerja. Sisanya digunakan untuk operasional program.

Tauhid Ahmad -Direktur Institute Development of Economics and Finance (Indef) menilai, penggunaan dana sebesar Rp 5,6 triliun tersebut tidak efisien. Karena besaran anggaran dinilai tidak sesuai dengan kualitas pelatihan yang dilakukan secara online.

Ia juga menambahkan, bahwa anggaran tersebut bisa untuk pemberdayaan desa untuk masyarakat yang bisa dimanfaatkan secara riil face to face. Besaran alokasi anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada APBN 2019 sebesar Rp 5,27 triliun, meski di tahun ini anggaran tersebut menyusut menjadi Rp 3,19 triliun.

Ramai-Ramai Mengkritik Kartu Pra Kerja

Ramai-Ramai Mengkritik Kartu Pra Kerja

Kritikan untuk program Kartu Pra Kerja juga datang dari Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut menilai bahwa yang dibutuhkan rakyat di saat pandemi virus corona seperti ini adalah bantuan yang dapat membantu untuk bertahan hidup, bukan pelatihan kerja untuk meningkatkan skill dari training online. Ia juga berpendapat bahwa pemilihan platform lembaga training online tersebut rawan konflik kepentingan.

Dunia maya juga sempat ramai oleh tantangan debat terbuka dari ekonom Indef Bhima Yudhistira untuk Belva Devara. Bhima menantang staf khusus Presiden Jokowi tersebut yang juga sekaligus CEO Ruangguru itu terkait dengan keterlibatan milenial dalam perekonomian Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, ada 198 lembaga dari 8 mitra platfrom digital yang akan menyediakan pelatihan secara digital kepada peserta program ini. Jumlah pelatihannya mencapai 2.005 jenis. Sebagai tambahan informasi, pemerintah telah menggandeng 8 mitra yang mayoritas startup sebagai penyedia jasa pelatihan, yaitu Ruangguru, Maubelajarapa, Sekolah.mu, Tokopedia, Bukalapak, Pintaria, Kemenaker, dan Pijar Mahir.

Tapi demikian, berbagai pelatihan yang diberikan dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang saat ini sedang terdisrupsi. Selain itu, harga dari setiap pelatihan juga dinilai cukup mahal ketika di internet sudah tersedia ada banyak pelatihan yang tidak bayar alias gratis.

Benny Faizal
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Gojek dan Traveloka Tolak Jadi Mitra Kartu Prakerja. Kenapa?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top