Finansial

SBY Wanti-Wanti Jokowi Untuk Hati-Hati Gunakan Anggaran Corona Rp 405 T

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewanti-wanti kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’aruf Amin, untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran untuk penanganan dampak ekonomi dari pandemi virus corona yang mencapai angka sebesar Rp 405,1 triliun.

Sebagai informasi, diketahui bahwa pemerintahan Jokowi – Ma’aruf menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang anggaran penanggulangan virus corona serta dampak sosial dan ekonominya. Dari Perppu tersebut, SBY menilai bahwa pembahasan anggaran penanganan virus corona menjadi kewenangan pemerintah atau tidak harus dibahas dengan DPR.

Mengutip dari laman sosial media Facebook pribadinya, SBY menulis ‘Kalau hal itu benar adanya, saya menyarankan pemerintah perlu berhati-hati. Pastikan aturan itu tidak bertentangan dan melanggar konstitusi negara’. Menurutnya, jangan sampai pemerintah melakukan tindakan yang inkonstitusional. DPR selaku mitra pemerintah juga perlu berhati-hati jika akhirnya membenarkan aturan ini dengan menyetujui Perppu tersebut.

Presiden ke 6 Indonesia itu menambahkan, bahwa pembahasan anggaran seharusnya tidak dilakukan oleh satu pihak. Pasalnya, hal itu bisa berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya dalam tulisannya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini menambahkan, bahwa ‘Jangan sampai kewenangan (power) untuk mengelola keuangan negara ini berada di satu tangan. Ingat ‘power tends to corrupt’, dan ‘absolute power tends to corrupt absolutely’. Kekuasaan yang sangat besar sangat mungkin disalahgunakan”

SBY Mewanti-wanti Jokowi Untuk Hati-Hati Gunakan Anggaran Corona Rp 405 T

SBY Mewanti-wanti Jokowi Untuk Hati-Hati Gunakan Anggaran Corona Rp 405 T

SBY juga menulis kalimat ‘Juga diingatkan bahwa ‘power must not go unchecked’, dan ‘power must by another power’. Inilah yang mendasari prinsip ‘checks and balances’ di antara eksekutif, legislatif dan yudikatif’.

SBY tetap menganggap ideal jika penggunaan anggaran penanggulangan corona turut melibatkan DPR. Misalnya melalui APBN Perubahan. Pemerintah dan DPR bisa menyetujui agar APBNP dirampungkan secepat mungkin. Ia yakin bahwa semua fraksi tidak merasa keberatan karena kondisi saat ini terbilang memang darurat.

Melalui tulisan itu, SBY menjelaskan bahwa ‘Pembahasan APBNP tersebut dilakukan dengan cepat. Sama atau lebih cepat dengan jangka waktu persetujuan DPR RI terhadap Perppu (1 bulan) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya, dalam 2 minggu pembahasan harus selesai. Hal itu sangat dimungkinkan’.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menambah alokasi APBN senilai Rp 405,1 triliun yang ditujukan ke sejumlah sektor ekonomi untuk merespons wabah virus corona. Dalam perinciannya, anggaran sebesar Rp 405,1 triliun dibagi menjadi 4 bagian.

Yang pertama, Rp 150 triliun itu untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Kedua, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan yang meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter. Ketiga, sebesar Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial yang mencangkup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Dan yang terakhir, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan situmulus KUR.

Benny Faizal
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
To Top