Finansial

Sebut Tak Efektif, Ketua GP Ansor Desak Kartu Pra Kerja Dihapus

Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengapresiasi tentang langkah yang diambil oleh pemerintah untuk masyarakat akibat pandemi virus corona dengan memberikan stimulus. Diantara langkah tersebut, salah satunya adalah melalui Kartu Pra Kerja dengan anggaran yang mencapai Rp 20 triliun.

Tapi Ketua Umum Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas memberi kritik soal ini. Yaqut menilai bahwa stimulus yang diberikan melalui Kartu Pra Kerja dalam bentuk pelatihan online dirasa tidak tepat. Ia menilai, bahwa yang dibutuhkan rakyat, termasuk yang kehilangan pekerjaan, adalah bantuan yang dapat membuat mereka bertahan hidup akibat pandemi virus corona yang belum tahu kapan akan berakhir.

Ia juga membayangkan dengan rincian, jika jumlah peserta mencapai 5,6 juta orang dan membutuhkan biaya pelatihan Rp 1 juta, maka jumlah anggaran yang diperlukan adalah mencapai Rp 5,6 triliun.

Dalam penjelasannya, ia mengatakan, “Ini malah anggarannya mencapai Rp 20 triliun. Itu anggaran besar sekali. Uang itu akan bermanfaat kalau seandainya diberikan untuk membantu rakyat bertahan hidup selama masa pandemi seperti bantuan sembako atau uang tunai. Ini malah diberikan kepada lembaga training online. Yang menikmati siapa kalau begitu, rakyat atau perusahaan aplikasi training online?”

Sebut Tak Efektif, Ketua GP Ansor Desak Kartu Pra Kerja Dihapus

Sebut Tak Efektif, Ketua GP Ansor Desak Kartu Pra Kerja Dihapus

Di sisi lain, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR ini, pelatihan online ini kental dugaan nepotisme dalam penunjukan vendor platform digital. Ia melihat keterlibatan platform digital ruangguru yang dimiliki staf khusus Presiden Jokowi, Belva Devara, bisa memicu konflik kepentingan.

Ia menjelaskan, “Di tengah semangat akuntabilitas tinggi yang digelorakan Presiden Jokowi, keterlibatan platform digital Skil Academy milik ruangguru tidak tepat. Posisi Belva Devara sebagai pendiri ruangguru sekaligus pembantu Presiden Jokowi saat ini rawan memicu tumpang tindih kepentingan. Jika pelatihan tetap dipaksakan, justru makin membenarkan dugaan publik tentang adanya konflik kepentingan”.

Ia juga menambahkan, penerima pelatihan online tersebut rata-rata orang yang telah memiliki skill. Sehingga pelatihan ini sungguh tidak efektif. Untuk itu, Gus Yaqut meminta vendor-vendor pelatihan online segera dihapus saja daripada uangnya hanya berputar di perusahaan aplikasi saja.

Sebelumnya, Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira juga mengatakan, bahwa program ini dirasa tidak tepat untuk menyelamatkan para korban PHK. Bahkan ia juga menilai bahwa program pelatihan ini akan berpotensi gagal sebelum dimulai.

Lita Alisyahbana
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top