Finansial

Selain Karyawan, THR dan Gaji ke-13 PNS juga Terancam Tak Cair Akibat Corona

Virus Covid-19 memang sangat-sangat berdampak pada kondisi keuangan sebuah negara. Beberapa negara yang terdampak parah, kemungkinan diprediksi akan mengalami resesi. Indonesia yang juga mengalami penyebaran corona hingga ke banyak daerah-daerahnya, sedang berusaha untuk terus menjaga kondisi keuangan. Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan mengaku bahwa pemerintah sedang mengkaji kebijakan pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) akibat dari dampak pandemi virus corona yang masih melanda.

Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah sedang memprioritaskan alokasi anggaran untuk penanggulangan virus corona. Pada saat raker bersama Komisi XI DPR hari Senin ini (6/4/2020), ia menjelaskan bahwa dirinya dan Presiden meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara meningkat.

Ia menyampaikan, bahwa outlook pendapatan negara sebesar Rp 1.760,9 triliun dari target APBN 2020 sebesar Rp 2.233,2 triliun. Sedangkan dari sisi belanja negara, bendahara negara ini mengatakan bahwa mengalami kenaikan menjadi Rp 2.613,8 triliun dari APBN sebesar Rp 2.540,4 triliun.

Dengan jumlah outlook pendapatan dan belanja negara tersebut, Sri Mulyani menyebut berdampak pada defisit atau rugi APBN menjadi Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB. Angka defisit naik drastis dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen dari PDB.

Selain Karyawan, THR dan Gaji ke-13 PNS juga Terancam Tak Cair Akibat Corona

Selain Karyawan, THR dan Gaji ke-13 PNS juga Terancam Tak Cair Akibat Corona

Sebelumnya, kondisi wabah virus corona yang melanda Indonesia mengancam pemotongan gaji bagi para kelas buruh, bahkan hingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Para pengusaha meminta pada pemerintah untuk memberikan keringanan tentang pemberian THR kepada karyawan dengan opsi semisal dibayar setengah atau dengan dicicil. Pihak pemerintah melalui Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Franky Watrawan mengatakan, bahwa pemerintah sudah berbicara dengan pengusaha dan pekerja untuk mencari solusi dengan kebijakan yang tepat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menjelaskan, bahwa pembayaran THR bagi seluruh pengusaha sektor swasta hukumnya adalah wajib karena hal itu sudah diatur oleh undang-undang.

Pada rapat bersama Komisi XI DPR kali ini, Sri Mulyani juga menambahkan bahwa untuk kepastian tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 ataupun penanggulangan Covid-19 akan terus disampaikan pemerintah ke DPR.

Benny Faizal
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top