Finansial

Soal Lockdown, Seharusnya Bukan di Tangan Jokowi

Wabah covid-19 yang menjangkit di banyak negara dan belum ditemukan vaksinnya, masih menjadi teror. Wabah penyakit yang gejalanya hampir mirip flu ini tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi secara global.

Beberapa negara menerapkan lockdown sebagai cara untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Tentu pilihan lockdown berdampak pula pada perekonomian negara. Pemerintah Indonesia sendiri dalam beberapa kesempatan mengumumkan bahwa tidak akan mengambil opsi lockdown. Indonesia memilih opsi social distancing atau pembatasan sosial. Belakangan opsi ini diubah menjadi physical distancing.

Sebelum muncul opsi social distancing dan diubah menjadi physical distancing, pemerintah Indonesia didesak untuk memberlakukan lockdown seperti negara-negara yang lain. Muncul perdebatan apakah Indonesia memang harus mengambil opsi lockdown atau tidak.

Perdebatan perlu atau tidaknya pemerintah mengambil kebijakan lockdown terus menjadi bola liar hingga kini. Haruskah Indonesia mengambil langkah ini untuk memutus rantai penyebaran covid-19 dan siap dengan risiko ekonomi yang akan muncul?

Soal Lockdown, Seharusnya Bukan di Tangan Jokowi

Soal Lockdown, Seharusnya Bukan di Tangan Jokowi

Drajad Wibowo -Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance / Indef- mengatakan, bahwa pilihan lockdown atau tidak seharusnya diserahkan penuh kepada tenaga kesehatan atau medis, bukan atas pertimbangan politik.

Ia menjelaskan, untuk mencegah penyebaran, langkah pertama pengambil keputusan lockdown jangan diambil oleh ekonom, politisi atau siapapun. Berikan keputusan itu pada ahli kesehatan, entah itu dokter, ahli biologi, kemudian serahkan ke pusat semisal BPNP lalu ke presiden.

Drajad mengibaratkan bahwa seperti ada dua mata sisi antara mempertahankan ekonomi atau mencegah penyebaran virus. Karena jika melihat kondisi sekarang, jumlah kasus terkait wabah ini dari hari ke hari kian meningkat, maka aspek ekonomi juga harus dikesampingkan terlebih dulu. Sehingga, jika nanti rekomendasinya adalah semisal lockdown, maka kebijakan itu harus diterapkan oleh pemerintah.

Drajad juga menilai, bahwa banyak yang mengatakan ekonomi harus diselamatkan dan tidak perlu melakukan kegiatan yang ekstrem. Pandangan ini dianggap keliru. Melihat pengalaman Iran dan Italia, ketika wabah menjadi besar ekonomi praktis berhenti.

Jika tidak mengambil langkah ekstrem, maka virus corona ini akan sulit dihilangkan. Tapi di sisi lain, dengan lockdown, ekonomi akan berhenti sementara, namun setelah warganya pulih, maka ekonomi bisa ikut bangkit kembali.

Pada Selasa (24/3/2020) kemarin Ketua Gugus Tugas Penanganan covid-19 Letjen Jenderal TNI Doni Monardo menjelaskan bahwa para gubernur berkomitmen untuk mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang menerapkan kebijakan imbauan menjaga jarak satu sama lain yaitu social distancing yang oleh presiden diterjemahkan menjadi physical distancing.

Benny Faizal
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
To Top