Alarm Keras dari Pengusaha : Kami Hanya Kuat Sampai Juni

Belum genap di jangka waktu 1,5 bulan, para pelaku usaha sudah babak belur dan porak poranda. Kondisinya menjadi mengalami pemasukan yang menipis dan produksi terganggu, tapi beban pengeluaran tetap. Situasi ini bisa membuat dunia usaha di ambang kebangkrutan massal. Hal ini harus jadi perhatian pemerintah, lebih khusus adalah Presiden Jokowi.

Ya, sektor dunia usaha di Indonesia kini menghadapi beban yang sangat berat di tengah gempuran efek dari virus corona atau Covid-19 yang sebelumnya tak pernah terpikirkan.

Sutrisno Iwantono (Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo) mengatakan, bahwa daya tahan pengusaha di Indonesia memang berbeda-beda tergantung dari sektornya. Tapi, secara umum mereka hanya akan kuat dalam artian sanggup membiayai pengeluaran tanpa pemasukan, sampai akhirnya tutup. Ini hanya kuat sampai tiga bulan ke depan apabila virus corona belum berakhir.

Dia mengatakan, bahwa hasil dari konferensi call di Apindo yang dilakukan dengan teman-teman di daerah dan pelaku sektoral, bisa disimpulkan sementara bahwa daya tahan cash flow hanya sampai bulan Juni tahun ini. Lewat dari itu cash flow kering, dan tidak akan sanggup membiayai pengeluaran, tanpa pemasukan alias tutup.

Sutrisno menjelaskan, bahwa tingkat keparahan dan durasi dari wabah ini merupakan kuncinya. Semakin parah pandemi virus corona dan semakin lama durasinya, maka semakin rusak ekonomi Indonesia. Ia menambahkan, bahwa kunci untuk keluar dari krisis ini adalah dengan mengakhiri proses penularannya karena akan menentukan seberapa lama durasi wabah ini berlangsung.

Ia juga mengatakan, bahwa satu-satunya cara untuk menolong pengusaha dari kebangkrutan adalah menurunkan sebisa mungkin beban biaya usaha, antara lain adalah beban biaya karyawan, gaji, THR, beban pajak dengan segala variasinya, beban cicilan utang, bunga, asuransi, dan sebagainya.

Untuk itu, Sutrisno mendorong pemerintah agar bertindak cepat untuk mencegah kebangkrutan ekonomi. Caranya adalah antara lain dengan kebijakan fiskal untuk membebaskan atau setidaknya menangguhkan dalam jangka waktu yang cukup berbagai beban biaya seperti pajak dengan segala bentuk turunannya, beban karyawan dengan segala pengeluaran yang terkait, dan segala beban-beban yang lainnya.

Ia menghargai stimulus sebesar Rp 405,1 triliun dari pemerintah. Yang di dalamnya termasuk tentang social safety net yang diperuntukkan bagi mereka yang dirumahkan tanpa pembayaran (unpaid leave), PHK, golongan pekerja harian informal, UMKM dan perlindungan sosial lain seperti PKH, Kartu Pra Kerja, dan yang lainnya.

Ia juga mengingatkan bahwa golongan rakyat lapisan bawah haruslah mendapat prioritas untuk mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah agar mereka mampu bertahan hidup dalam menghadapi situasi yang sulit ini.

Sutrisno mengatakan, bahwa ekonomi tidak akan bisa beranjak baik sepanjang virus corona tidak dapat dihentikan. Sedangkan kapan berhentinya virus corona ini masih gelap. Ia juga mendorong agar pemerintah harus belajar dari pengalaman Tiongkok dan Korea Selatan dalam mengambil tindakan menghadapi Covid-19.