Finansial

Jokowi Bakal Beri BLT, Siapa Saja Penerimanya?

Usulan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan akan diikuti oleh pemerintah. Pasalnya, banyak uang negara yang keluar untuk mengatasi pandemi virus covid-19 dan imbas dari menurunnya aktivitas perekonomian.

Anggaran dari negara mengalir dalam bentuk insentif bagi masyarakat dan pelaku usaha, dengan tujuan agar perputaran uang tetap ada dan bisa bertahan di tengah pelemahan ekonomi dunia akibat wabah virus penyakit ini.

Pemerintah kali ini akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai satu bentuk insentif bagi masyarakat yang khususnya bekerja di sektor informal. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan mengatakan, bahwa keputusan ini diambil sebagai langkah pemerintah untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat di tengah pelemahan ekonomi akibat wabah virus corona.

Ia menjelaskan, dengan pemberian bantuan BLT ini diharapkan bisa menjadi pengganti sementara penghasilan dari para masyarakat yang di sektor informal. Dengan mendapat bantuan BLT maka masyarakat bisa disiplin untuk mengikuti pedoman dalam menangani pandemi corona.

Jokowi Bakal Beri BLT, Siapa Saja Penerimanya?

Jokowi Bakal Beri BLT, Siapa Saja Penerimanya?

Selain tentang Bantuan Langsung Tunai untuk para pekerja informal, pemerintah juga sedang menyiapkan insentif bagi para masyarakat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat virus corona. Bantuan insentifnya dalam bentuk santunan dan pelatihan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, bahwa besaran santunan yang diterima oleh masyarakat korban PHK akibat corona sebesar Rp 3 juta selama tiga bulan atau Rp 1 juta per bulan ditambah lagi pemberian pelatihan.

Sri Mulyani juga menambahkan, kebijakan ini masuk dalam kebijakan pemerintah mengenai social safety net. Dan pemerintah tengah menyelesaikan payung hukum dalam menyalurkan program bantuan sosial (bansos) lainnya seperti PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta kartu sembako kepada 15 juta penerima manfaat.

Sebelumnya Jokowi juga melarang bank dan industri nonbank untuk menagih utang kepada kreditur. Apalagi dengan menggunakan jasa debt collector. Bahkan ia juga meminta kepada pihak berwajib untuk melakukan pengawasan soal ini.

Di kesempatan lain Jokowi juga memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melonggarkan relaksasi kredit usaha para Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah wabah covid-19 dengan nilai kredit di bawah Rp 10 miliar.

Benny Faizal
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
To Top