DPR Kritik Bappebti Karena Terlalu Mudah Loloskan Izin Perdagangan Aset Kripto

Karena terlalu mudah loloskan izin perdagangan aset kripto, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Seperti yang diketahui, praktik penipuan berkedok investasi atau trading aset kripto belakangan masih marak terjadi dan juga memakan banyak korban.

Rudi Hartono Bangun selaku Anggota Komisi VI DPR mengatakan, “Seharusnya Bappebti lebih selektif dan ketat lagi, jangan sampai bertambah lagi nasabah yang menjadi korban dari investasi kripto ilegal,”

Menurut Rudi, saat ini terdapat keterkaitan antara praktik investasi kripto ilegal dengan platform robot trading ilegal, seperti DNA Pro.

“Saat ini diprediksi robot trading mulai menyasar investasi aset kripto (cryptocurrency) di Indonesia. Karena itu, Bappebti harus menyiapkan aturan ketat, jangan sampai kecolongan”.

Baca Juga: Mengenal Lembaga Bappebti dan Fungsinya

Aset Kripto dan Skema Ponzi

Legislator Partai Nasdem tersebut juga melihat bahwa Indonesia saat ini menjadi sasaran empuk mafia-mafia keuangan. Hal ini karena kapasitas masyarakat Indonesia terutama yang melek digital masih minim. Sehingga, kecepatan aparat penegak hukum dalam pengungkapan kasus trading ilegal ini patut diapresiasi.

“Kita apresiasi kecepatan aparat hukum menangangi kasus DNA Pro”, kata Rudi.

Rudi bahkan juga menduga, koin kripto yang diperdagangkan dengan skema ponzi berkedok komunitas dan berakhir dengan perdagangan ilegal. Dia berharap, Bappebti agar tidak sembarangan menerbitkan izin-izin perdagangan dan memperketat pengawasan investasi.

Selain itu, Rudi juga mendesak Bappebti berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar investasi kripto illegal yang sudah dilaporkan bisa segera ditindaklanjuti.

“DPR medesak aparat hukum untuk membongkar borok para pemain investasi bodong ini, karena membuat rakyat menderita,” ucapnya.

Minta Dibekukan Sementara

Sebelumnya, Bappebti diminta untuk dibekukan sementara. Hal ini karena terkait dengan maraknya, kasus investasi bodong seperti dilakukan Indra Kenz Cs. Padahal, Bappebti sendiri memiliki perang penting untuk mengawasi perdagangan komoditas berjangka termasuk yang digital.

Pembekuan sementara Bappebti tersebut merupakan usulan Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI-Perjuangan yakni Aria Bima. Politikus PDI Perjuangan itu juga berharap agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat melakukan audit kinerja secara menyeluruh.

Baca Juga: Soal Robot Trading, Bappebti: Lebih Baik Cepat Withdraw Uangnya

Saat Rapat Dengar Pendapat dengan Bappebti di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, hari Rabu (25/5/2022), Aria Bima mengatakan, “Saya mengusulkan bagaimana kita akan meminta kepada Menteri Perdagangan untuk membekukan sementara Bappebti agar dapat melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap sistemnya, regulasinya dan mungkin juga sumber daya manusianya”.

Selama pembekuan sementara ini, kata Aria, Kemendag bisa mengambil alih atau melaksanakan skenario lain untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan.

Dengan aturan tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara transparan dan akuntabel hal-hal yang terkait berbagai komoditi yang ada di Indonesia. Ia mencermati adanya peran Bappebti yang melenceng, bahkan justru berlawanan.