Finansial

Buka-bukaan Sri Mulyani Soal Manfaat Omnibus Law

Sri Mulyani -Menteri Keuangan- mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dapat membawa Indonesia bisa terlepas dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.

Pada hari Selasa (12/10/2020) ini, mantan direktur pelaksana bank dunia itu mengatakan, “Omnibus Law tujuannya untuk meningkatkan dan mengentaskan Indonesia dari middle income trap. Indonesia bisa menjadi negara yang efisien, regulasinya simpel, dan memberi kesempatan rakyat untuk berusaha secara mudah”.

Seperti yang diketahui, meski sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Senin (5/10/2020) lalu, UU Ciptaker menuai banyak pertanyaan bagi kalangan masyarakat.

Pasalnya, draf final yang disampaikan DPR kepada publik tidak kunjung jelas. Sampai saat ini baik pemerintah ataupun DPR belum memperlihatkan kepada publik mengenai undang-undang tersebut yang sudah disahkan.

Kendati demikian, melalui UU Cipta Kerja, Indonesia telah mendorong reformasi pajak dengan memberikan berbagai macam insentif. Dengan adanya reformasi pajak yang tertuang di dalam UU Ciptaker itu bisa membuat pelaku usaha meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kreativitas yang mampu mendorong Indonesia terlepas dari jebakan negara kelas menengah.

Ada 9 undang-undang yang diubah dalam rancangan Omnibus Law perpajakan, dari Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan cukai.

Perubahan juga meliputi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penanaman Modal, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pemerintah daerah.

Buka-bukaan Sri Mulyani Soal Manfaat Omnibus Law

Buka-bukaan Sri Mulyani Soal Manfaat Omnibus Law

Di dalam UU Ciptaker, pemerintah juga memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) yang diberikan khusus kepada pengusaha UMKM dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.

Adapun sejumlah pasal tentang pajak, beberapa di antaranya sudah terserap di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengungkapkan alasan dibentuknya UU Cipta Kerja agar Indonesia terlepas dari jerat middle income trap.

Saat pidato usai pengesahan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR hari Senin (5/10/2020) Airlangga mengatakan, “Pak Joko Widodo dalam pelantikan presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 lalu telah menyampaikan kita punya potensi untuk dapat keluar dari jebakan penghasilan menengah”.

Meski banyak penolakan, Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru disahkan ternyata membawa berkah pada dunia investasi Tanah Air. Pemerintah mengklaim ada 153 perusahaan yang mengantre untuk masuk ke Indonesia setelah Undang-undang Cipta Kerja disahkan.

Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian mengatakan 153 perusahaan tersebut kemungkinan merupakan industri yang bergerak di sektor manufaktur. Ia pun mengaku optimis, bahwa jika Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya memiliki ekonomi yang besar, tentu akan dilirik oleh perusahaan asal luar negeri. Hal ini merupakan momentum agar Indonesia bisa menarik investasi untuk masuk ke dalam negeri.

Lita Alisyahbana
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top