Finansial

Trump Murka Soal Aplikasi Digital Dipajaki, Ancaman Perang Dagang Lagi?

Sebuah proses investigasi akan diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump kepada beberapa negara yang akan mengenakan pajak pada layanan aplikasi digital semacam Netflix, Facebook, dan Google.

Robert Lightizer -Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR)- mengatakan, bahwa investigasi ini dilakukan karena Presiden Trump merasa khawatir para mitra dagangnya mengadopsi skema pajak yang dirancang untuk menargetkan perusahaan teknologi asal AS secara tidak adil.

Mengutip dari Reuters, Robert menjelaskan, “Kami siap untuk mengambil semua tindakan untuk membela bisnis dan kepentingan kami dari diskriminasi semacam itu”.

Investigasi ini berpotensi dapat menimbulkan perang dagang baru. Pada tahun lalu, Perancis memperkenalkan proposal pajak digital sebesar 3 persen dari penghasilan perusahaan digital asal AS dengan besaran US$ 563 juta.

Hal ini membuat Trump menjadi murka, Trump kemudian menaikan tarif hingga 100 persen untuk produk-produk seperti wine dan keju asal Perancis setelah negara yang terkenal dengan menara Eiffel itu menerapkan aturan tersebut.

Perang dagang antar dua negara itu akhirnya tidak terjadi setelah keduanya bersepakat untuk bernegosiasi. Keputusan penerapan pajak digital Perancis ini diharapkkan selesai pada Oktober tahun ini.

Trump Murka Soal Aplikasi Digital Dipajaki, Ancaman Perang Dagang Lagi?

Trump Murka Soal Aplikasi Digital Dipajaki, Ancaman Perang Dagang Lagi?

Mengenai investigasi tentang penerapan pajak perusahaan aplikasi digital kali ini diterapkan AS kepada 9 negara. Yaitu Australia, Inggris, India, Republik Ceko, Brasil, Italia, Spanyol, Turki, dan Indonesia.

Sebelumnya telah diberitakan, bahwa dimulai pada awal bulan depan, pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen.

Jasa PPN seperti Netflix hingga game seperti Free Fire, PUBG dan Mobile Legend akan ditarik sesuai nilai transaksi atau jumlah traffic dan pengakses tertentu dalam kurun waktu 12 bulan.

Kebijakan ini dilakukan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat 13a Perppu No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, di mana pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 sebagai turunannya.

Selama ini Netflix dan beberapa perusahaan aplikasi digital belum membayar pajak penghasilan karena bukan badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Transaksi masih dilakukan di luar negeri. Pelanggan diwajibkan untuk mentransfer biaya berlangganan pada rekening perusahaan di luar negeri.

Benny Faizal
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top