Binari Option

Binary Option Dinilai Sebagai TPPU Gaya Baru

Binary Option Dinilai Sebagai TPPU Gaya Baru

Binary Option Dinilai Sebagai TPPU Gaya Baru

Binary Option dianggap sebagai kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) gaya baru. Hal ini dikemukan oleh pengacara dari korban Binary Option yakni, Finsensius Mendrofa. Bahkan, Finsensius juga mendesak agar Komisi III DPR RI mempertimbangkan pembuatan regulasi baru terkait hal ini. Sekaligus demi menindak terjadinya kasus serupa.

Dalam keterangannya saat beraudensi dengan Komisi III DPR RI pada hari Kamis (24/3/2022), Finsensius mengatatakan, “Kami juga mengharapkan mungkin jadi perhatian Bapak-bapak Komisi III untuk membentuk satu regulasi mengenai kejahatan digitalisasi sekarang ini, Pak”.

Selain itu, Finsensius juga menambahkan terkait urgensi pembuatan regulasi tersebut. Menurutnya, regulasi baru itu dibutuhkan lantaran undang-undang (UU) yang ada belum menjangkau pencegahan dan antisipasi kejahatan digital di Tanah Air.

Tidak hanya itu saja, Finsensius juga menyinggung mengenai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dinilai belum menjangkau pencegahan dan antisipasi pada kejahatan digital, khususnya Binary Option.

“Bagaimana negara menjangkau ini, mencegah dan menindak ini. Nah ini menurut saya kalau kita melihat UU ITE kita juga masih kurang dalam hal ini”, katanya.

Korban Berharap Polisi Ungkap Pemilik Binomo dan Quatex

Untuk informasi, pada hari Kamis (24/3/2022) yang lalu, para korban Binary Option mendatangi gedung DPR RI. Para korban datang dan menemui Komisi III DPR RI untuk menjelaskan perkembangan terkini terkait kasus Binary Option.

Pengacara dari korban Binary Option yakni, Finsensius Mendrofa, berharap Komisi III DPR RI dapat menjadi mediator agar Polri serius mengungkap pemilik Binary Option, khususnya Binomo dan Quatex. Pasalnya, hingga kini belum terungkap siapa pemilik dua aplikasi itu.

“Yang kami laporkan ada dua, yang pertama platform-nya yang kedua afiliator (mitra)-nya. Sampai sekarang platform-nya ini belum diungkap siapa di balik Binomo siapa dibalik Quatex ini. Kita belum tahu sampai sekarang ini,” kata Finsensius.

Finsensius mengungkapkan, apabila hal ini tak kunjung terungkap, korban akan terus berjatuhan. Dia meyakini Bareskrim Polri bekerja keras menelusuri kasus tersebut.

“Kami percaya Bareskrim kerja keras untuk menelusuri ini tetapi atas kewenangan dimiliki pimpinan komisi III, kami berharap penuh bahwa yang ditangkap jangan hanya affiliator yang dilaporkan ini pak,” harapnya.

Finsensius menerangkan, terdapat sindikat internasional dari kasus Binary Option ini. Sebab, menurutnya, ada uang yang mengalir sampai ke luar negeri. Oleh karena itu, Komisi III diharapkan dapat memberikan perhatian bersama Polri serta PPATK.

Ribuan Konten Binary Option Di-Takedown

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan, pihaknya telah memutus akses atau men-takedown ribuan konten terkait perdagangan berjangka ilegal, investasi ilegal, forex ilegal, dan Binary Option sepanjang tahun 2016 sampai 2022.

Saat rapat dengan Komisi I DPR RI pada hari Selasa (22/3/2022), Jhonny menyampaikan, “Penanganan konten pialang berjangka ilegal, investasi ilegal, forex ilegal, dan Binary Option. Kami secara aktif telah melakukan pemutusan akses atas website atau takedown terhadap konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan sepanjang periode 2016 sampai 2022″.

Dalam penjelasannya, Jhony mengatakan bahwa pada kategori pialang ilegal, terdapat 967 konten yang di-takedown. Kemudian ada 867 konten investasi ilegal yang bernasib sama. Juga pada kategori forex ilegal, sudah ada 1.167 konten yang di-takedown. Dan untuk kategori Binary Option sudah ada 215 konten yang di-takedown.

Selain itu, Jhonny juga menambahkan, bahwa pemutusan akses itu didasari oleh rekomendasi dari kementerian/lembaga yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Johnny mengatakan langkah pemutusan akses atas website dan takedown terhadap konten itu telah dilakukan secara bertahap. Sebab dikatakan Johnny, konten-konten yang kena takedown tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan sepanjang periode 2016 sampai 2022.

Benny Faizal
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

hadiah trading octafx
To Top