AS Siap Beri Sanksi Pada Bank yang Berhubungan dengan China

Mengikuti langkah dari Senat, parlemen AS loloskan undang-undang (UU) yang akan menghukum bank yang berhubungan dengan negeri Tiongkok. Aturan ini akan diterapkan jika sebuah bank terbukti melakukan hubungan bisnis dengan pejabat China yang menerapkan Undang-Undang Keamanan Baru di Hong Kong.

Nancy Pelosi -Ketua DPR AS- dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa ini adalah sebuah tanggapan yang dibutuhkan untuk merespon UU Keamanan Nasional. Nancy menyebut bahwa aturan tersebut mengancam akhir sistem ‘satu negara, dua sistem‘ yang dijanjikan 23 tahun lalu, saat Hong Kong kembali ke China pada tahun 1997 yang silam.

Mengutip dari Politico, Nancy menjelaskan, “Semua orang yang mencintai kebebasan harus mengutuk hukum yang mengerikan ini”.

Untuk tambahan informasi, sebelumnya Senat AS telah menyetujui undang-undang yang berisi tentang sanksi kepada orang atau perusahaan yang mendukung China dalam membatasi otonomi di Hongkong.

Undang-undang tersebut juga termasuk soal sanksi sekunder bagi bank yang melakukan bisnis dengan mereka yang mendukung UU keamanan baru China untuk Hongkong. Seperti yang diketahui, politik AS memiliki prinsip dua kamar, sehingga parlemen tidak hanya Senat tapi juga DPR.

Mengenai undang-undang tersebut, aturan itu telah disahkan pada hari Rabu (1/7/2020) kemarin, yang sekaligus bersamaan di saat negeri tirai bambu resmi menerapkan UU kontroversial ke bekas koloni Hong Kong dan menangkapi hampir ratusan pengunjuk rasa.

Meski banyak pihak yang menganggap bahwa UU kontorversial itu akan menggerus kebebasan Hong Kong, namun China berpendapat bahwa UU itu akan membuat Hong Kong lebih stabil. Carrie Lam -pemimpin Hong Kong- merasa yakin bahwa UU tersebut tidak akan membuat otonomi di wilayahnya menjadi berkurang.

Seperti yang sudah diketahui, UU yang dianggap kontroversial itu berisi tentang hukuman bagi mereka yang ingin melakukan pemisahan diri dari China, aksi subversi, terorisme, dan kolusi dengan asing. Bahkan pelaku dihukum seumur hidup di penjara.

Hal lain yang dibahas adalah mengenai kegiatan agen keamanan nasional baru dan personelnya di Hong Kong tidak akan berada di bawah yurisdiksi pemerintah lokal. Pemerintah pusat di Beijing memiliki tanggung jawab utama untuk urusan keamanan nasional di Hongkong.