Finansial

Sri Mulyani Sentil Anis Baswedan Soal Pencairan Dana Bagi Hasil

Pemerintah provinsi DKI Jakarta berharap kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bisa segera mencairkan dana bagi hasil (DBH) untuk mendukung arus kas (cash flow) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi saat ini, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk menangani dampak penyebaran virus corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan angka piutang Kemenkeu ke DKI sebesar Rp 6,4 triliun. Tapi dengan sejumlah penyesuaian, angka piutang tahun lalu ini menyusut menjadi Rp 5,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun akhirnya merespons Anies Baswedan tentang hal ini. Menurutnya, daerah tidak perlu untuk menunggu dana bagi hasil tersebut untuk anggaran daerah. Ia meminta kepada Anies untuk memanfaatkan lebih dulu sederet pos anggaran jumbo milik Pemprov yang ia yakini belum direalokasikan.

Ia mengatakan, “APBD daerah masih banyak belum ada perubahan. Seperti DKI Jakarta itu belanja pegawai tinggi hampir Rp 25 triliun. Belanja barang Rp 24 triliun. Saya tahu mereka bisa realokasi, refocusing sambil kita percepat pembayaran DBH”. Mantan direktur pelaksana bank dunia tersebut mengungkapkan, bahwa pemerintah daerah di seluruh wilayah bisa memaksimalkan realokasi anggaran untuk penanganan wabah virus corona.

Sebelumnya ia juga mengancam akan menunda pencairan dana alokasi umum (DAU) untuk daerah yang tidak segera merespons instruksi terkait anggaran covid-19. Sebabnya adalah, Presiden Jokowi sendiri menemukan masih ada banyak pemerintah daerah yang belum realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan wabah penyakit ini.

Sri Mulyani Sentil  Anis Baswedan Soal Pencairan Dana Bagi Hasil

Sri Mulyani Sentil Anis Baswedan Soal Pencairan Dana Bagi Hasil

Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa saat ini memang dana bagi hasil belum cair. Dalam penjelasannya, DBH ini pasti akan dia percepat proses pencairannya. Meski demikian, ia meminta Anies untuk memahami bahwa ada sejumlah proses yang harus dilakukan alih-alih menganggap bahwa hal itu bisa dieksekusi langsung dan singkat.

Ia menjelaskan, bahwa dalam prosesnya harus dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit laporan keuangan pemerintah, pembuatan laporan keuangan pemerintah pusat, dan UU laporan dari APBN yang sudah dijalankan.

Jika dikalkulasi, menurut Sri Mulyani DBH tahun 2019 baru bisa dibayar sekitar bulan Agustus-September 2020. Tapi karena ada faktor darurat corona dan audit BPK juga terhambat pembatasan sosial, maka ia mengaku sudah menyiapkan solusi. Yaitu mempercepat pembayaran 50 persennya lebih dulu, dan menunggu audit BPK selesai dan melunasi sisa 50 persennya lagi.

Lita Alisyahbana
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top