Crypto

Aturan Penyitaan Aset Kripto Terkait Kejahatan Akan Disiapkan!

By Benny SR

Posted on April 29, 2022

Aturan Penyitaan Aset Kripto Terkait Kejahatan Akan Disiapkan!

Aturan penyitaan aset kripto yang terkait dengan kejahatan akan disiapkan. Pada hari Kamis (28/4/2022), pemerintah Inggris menyebut bahwa jika aset kripto dapat disita untuk memerangi tindak kejahatan ekonomi. Untuk informasi, sejak dilanda pandemi Covid 19, kasus penipuan perbankan dan online meroket tajam di Inggris.

Namun, proposal penyitaan aset kripto tersebut tidak mengalami perombakan radikal yang diminta oleh anggota parlemen yang menginginkan satu badan pemberantas kejahatan.

Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan parlemen mengenai kejahatan ekonomi, pemerintah mengatakan pihaknya akan mengajukan rancangan undang-undang untuk memungkinkan aset kripto disita dan diamankan lebih cepat. Pengajuan RUU itu dilakukan segera setelah parlemen memungkinkan bersidang.

Dalam keterangannya pada hari Kamis (28/4/2022), pemerintah kepada Komite Terpilih Perbendaharaan (TSC) parlemen menyampaikan, “Secara khusus, (kami mengusulkan) pembentukan lembaga yang berwenang melakukan perampasan sipil yang akan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh mereka yang tidak dapat dituntut tapi menggunakan dana mereka untuk kejahatan lebih lanjut”.

Parlemen Inggris juga merekomendasikan satu badan khusus untuk menangani kejahatan ekonomi dan mengganti sejumlah lembaga yang ‘membingungkan’. Tapi pemerintah mengatakan pendekatan multi-lembaganya sudah tepat.

Pemerintah Inggris menambahkan, “Pendekatan ini memungkinkan kita untuk membedakan di antara jenis-jenis kejahatan yang berbeda”.

Selain itu, penipuan di sektor publik butuh tanggapan berbeda dengan jenis penipuan lain yang dilakukan pihak personal atau kelompok bisnis. Pemerintah Inggris juga telah mendukung satu rekomendasi untuk mewajibkan platform daring seperti Google dan Facebook untuk secara proaktif menangani iklan palsu untuk produk keuangan. Namun otoritas setempat juga akan membutuhkan waktu untuk meloloskan dan menerapkan undang-undang tersebut.

Sementara itu, Google telah setuju untuk memuat iklan keuangan hanya dari perusahaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Langkah Google bakal diikuti oleh Facebook Meta tahun ini. Selain itu parlemen merekomendasikan atau memaksa platform daring memberi kompensasi kepada korban penipuan.

Pemerintah Inggris turut menggandeng perusahaan teknologi dan mitranya dalam proses penegakan hukum. Masyarakat sipil pun diikutsertakan demi mempertimbangkan setiap opsi yang bisa mendukung korban penipuan daring, juga mengurangi kerugian yang mereka alami.

“Kami bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan mitra dalam penegakan hukum dan masyarakat sipil untuk mempertimbangkan setiap opsi yang memungkinkan mendukung korban penipuan daring dan untuk mengurangi kerugian yang mereka alami,” tutup pemerintah Inggris.

About
Latest Posts

Benny SR

Aktif sebagai penulis berita khusus topik ekonomi dan finansial di Indonesia. Mempunyai pengalaman menulis sejak masih aktif kuliah dengan berbagai penghargaan jurnalisme hingga ke tingkat nasional.
Seorang enthuiastic trading finance writer yang aktif di berbagai komunitas online dan offline serta menulis beragam jenis artikel yang berhubungan dengan dunia ekonomi dan keuangan.
Sempat menangani beberapa event finansial berskala nasional dan internasional dengan berbagai platform.
Dapat dihubungi melalui email benny@tradinguang.com