Finansial

Lockdown Punya Syarat Ketat, Indonesia Sudah Memenuhi?

Terkait wabah virus corona yang makin meluas, beberapa negara telah mengambil pilihan untuk lockdown. Per hari Rabu ini (18/3/2020) Malaysia telah mengumumkan keputusan lockdown dan berlangsung selama dua pekan ke depan.

Indonesia sendiri sudah menyatakan bahwa sudah ada lebih dari seratus orang yang dinyatakan positif covid-19. Keputusan lockdown pada Indonesia menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Seperti yang diketahui, bahwa pilihan lockdown memang bisa menjadi mudah untuk mengatasi wabah virus ini, tapi pada sisi yang lain faktor ekonomi akan menjadi terganggu.

Muhammad Edhie Purnawan -Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM)- mengatakan pendapatnya, bahwa beberapa hal perlu diperhatikan jika Indonesia memutuskan untuk lockdown atau mengunci/isolasi wilayah. Ia menambahkan, bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus dipastikan terpenuhi.

Jika melihat UU Nomor 6/2018 tentang karantina, persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pemerintah menetapkan status darurat kesehatan nasional dan memberlakukan karantina/isolasi, yaitu karantina rumah, karantina rumah sakit, hingga karantina wilayah.

Edhie melanjutkan dengan memberi contoh negara Filipina, Presiden Duterte bekerja sama dengan dua konglomerat besar negara tersebut, San Miguel Corporation dan Ayala Corporation untuk penyediaan makanan.

Ia menjelaskan, bahwa pasal 53, 54, dan 55 UU tersebut mengamanatkan apabila dilakukan karantina wilayah (lockdown), maka persyaratannya harus terjadi penyebaran penyakit di antara masyarakat sehingga harus dilakukan penutupan wilayah untuk menangani wabah tersebut. Syarat ini sudah terpenuhi.

Lockdown Punya Syarat Ketat, Indonesia Sudah Memenuhi?

Lockdown Punya Syarat Ketat, Indonesia Sudah Memenuhi?

Lockdown memang berakibat pada terhentinya kegiatan ekonomi. Dampaknya yang muncul adalah, negara harus bersiap dari sisi ekonomi, seperti memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok di wilayah yang di lockdown.

Ekonom UGM itu menambahkan, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus diperhatikan jika pemerintah Indonesia akan mengambil keputusan lockdown. Yang terkena dampak paling buruk, adalah sektor-sektor yang mengandalkan teknologi tradisional.

Kesehatan adalah prioritas nomor satu. Kalau dilakukan lockdown, maka koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dengan kalangan bisnis tentu saja dengan masyarakat secara masif harus 24 jam sehari 7 hari seminggu yang sangat wajib dilakukan untuk memastikan dampak lockdown yang minimal kepada masyarakat. Terutama soal kebutuhan pokok yang tersedia dengan pasti.

Jika tak terpenuhi, maka lockdown akan membawa masalah yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Edhie, jika tidak dilakukan lockdown maka pemerintah harus dengan sangat segera untuk bisa mendatangkan para ahli dan peralatan yang sangat memadai di segenap penjuru Indonesia. Untuk mendeteksi, mengarantina, dan memutus rantai penyebaran dari virus corona ini.

Benny Faizal
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
To Top